January 27, 2021
RECENT POST

Sign in

Sign up

  • Home
  • Artikel
  • Negara Harus Tetap Waspada terhadap Bahaya ISIS

Negara Harus Tetap Waspada terhadap Bahaya ISIS

By on February 17, 2020 0 116 Views

Oleh: Muhammad Nadzir
(Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno-Hatta adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai sebuah negara yang telah memenuhi unsur legalitas memiliki Rakyat, Wilayah dan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan  negara yang sah dan diakui oleh negara-negara lain di dunia, sebagai sebuah negara yang merdeka dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibangun di atas banyak suku bangsa, agama, budaya dan bahasa, sehingga tepat sekiranya Indonesia memiliki ldeologi tersendiri sebagai landasan dalam membangun negara yang berbeda dengan idiologi negara-negara lain di dunia.

Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan dasar negara yang sangat cocok dan tepat menjadi landasan dalam mengelola dan mengurus negara yang multi etnik dan religi. Idiologi Pancasila menyatukan semua suku, semua budaya, semua bahasa, dan semua agama untuk hidup rukun dan saling berdampingan demi mewujudkan cita-cita dibentuknya negara Indonesia mencapai negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang secara umum dapat digambarkan sebagai negara yang rakyatnya hidup secara santun, guyup, rukun, aman, damai dan sentosa, saling menghormati, saling membantu dan saling bergotong royong, saling migunani dalam banyak hal yang bersifat sosial, keagamaan, kebangsaan dan kemasyarakatan menjadi contoh baik bagi negara-negara lain di dunia, yang hari ini masih terlihat nampak rasial seperti yang terjadi di negara maju Amerika, Australia, New Zeland, England dan negara-negara lain di Eropa yang dalam kehidupan masyarakat sosialnya lebih menampakkan dan mengedepankan sifat-sifat negara yang meterialistis dan hedonis berdasarkan prinsip liberalisme sehingga tercermin budaya kegalauan hidup yang tanpa henti dan sulitnya mencari ketenangan jiwa yang hakiki sebagai sebuah konsekuensi pilihan hidup mereka dengan cara yang sangat bebas, meninggalkan nilai-nilai luhur kejiwaan dan kemanusiaan yang sangat esensia.

Pada sisi lain kondisi masyarakat Indonesia yang aman damai sejahtera lahir dan bathin juga menjadi contoh baik bagi negara-negara Timur Tengah, seperti Iraq, Syiria, Yaman, Afganistan, Pakistan, Yordania, Libanon, Libia yang hari ini negara-negara tersebut terus bergejolak terjadi perang saudara, saling menyakiti, saling membunuh sesama, hilangnya kedamaian karena saling mengedepankan ego kelompok dan etnisnya.     

Perang saudara yang menyisakan kepedihan antar kelompok dan etnis yang ada di Timur Tengah yang dipicu adanya invasi negara adidaya atas dasar perebutan sumber-sumber minyak dan perang peran dalam hegemoni kekuasaan, melahirkan faksi-faksi yang sengaja dibentuk dan melakukan perlawanan seperti Al-Qaeda, Al Shabab, Hizbullah, Taliban, Boko Haram, Jamaah Islamiyah, Mujahideen, Islamic State In Iraq and Syiria (ISIS) yang kemudian oleh dunia dianggap atau diberi label sebagai kelompok teroris, karena kegiatannya dalam mewujudkan kehendak dan cita-citanya  menggunakan cara-cara kekerasan seperti pembunuhan, bom bunuh diri, serta melibatkan kaum perempuan dan anak-anak dalam segala bentuk kekerasan-kekerasan yang dalam kacamata atau standar dunia masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa kelompok perlawanan tersebut seperti Al-Qaeda, ISIS dan kelompok perlawanan yang lainnya  dalam perkembangannya melakukan propaganda yang sangat masif dengan menggunakan media teknologi informasi yang menjangkau belahan bumi lainnya serta mengajak dan mempengaruhi penduduk negara lain untuk ikut melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak sejalan dengan misi kelompoknya.

Terdapat ribuan rakyat dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Mesir, Maroko, Arab Saudi, Inggris, Perancis, dan Jerman serta oknum rakyat dari negara-negara lain yang bergabung dengan kelompok ISIS karena tertipu gropaganda ISIS yang menjanjikan kemenangan, kesejahteraan dan harapan yang lebih baik serta hidup dalam sistem yang murni islami atas nama jihad, bahkan tidak jarang mereka mengajak sanak keluarga, anak dan istrinya untuk pindah dari negara asal ke negara Timur Tengah tempat bergejolaknya perlawanan terhadap pemerintah yang menurut mereka adalah boneka, pemerintah batil atau thoghut.

 Kondisi di Timur Tengah tepatnya di Suriah dan Irak sebagai basis kelompok ISIS senyatanya tidaklah seindah yang dibayangkan bagi mereka yang terbujuk rayu propaganda ISIS, realitasnya mereka yang kesana bermaksud bergabung dengan ISIS kondisinya sangat memprihatinkan terlebih kekuatan ISIS melemah setelah kematian pimpinannya yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi pada akhir Oktober 2019 yang lalu.

Berdasarkan pemberitaan dari media, saat ini kondisi mereka yang berasal dari Indonesia dan negara asia lainnya, hidup di suatu tempat pelarian yang sungguh sangat memprihatinkan, hidup serba kekurangan dan keterbatasan atas pangan- tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan serta kelayakan hidup sebagai manusia yang bermartabat.

Menghadapi kondisi sebagian kecil rakyat Indonesia yang terlibat dalam kelompok ISIS, Pemerintah dihadapkan pada kondisi yang dilematis memulangkan atau menolak mereka kembali ketanah air, terjadi prokontra dalam negeri, bagi KOMNASHAM memulangkah ketanah air atas mereka yang pernah terlibat kelompok ISIS adalah satu keharusan demi kemanusiaan, akan tetapi demi keamanan negara dan melindungi jutaan rakyat Indonesia dari paham radikalisme yang diusung oleh ISIS sebagian dari pendapat rakyat Indonesia sebaiknya Pemerintah menolak memulangkan, akhirnya Pemerintah mengambil jalan tengah memulangkan anak-anak yatim yang usianya dibawah umur 10 tahun.

Kajian secara yuridis berdasarkan Pasal 23 huruf d dan huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemerintah berhak menolak karena dianggap mereka telah bergabung dengan tentara ISIS atau secara sekarela mereka telah bersumpah menyatakan janji setia kepada negara asing dalam hal ini adalah mereka telah berjanji setia kepada kelompok ISIS.

Pada sisi yang lain, negara harus tetap waspada dari bahaya yang ditimbulkan oleh paham radikalisme yang dibawa oleh kelompok ISIS. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang secara khusus menangani masalah-masalah terorisme di Indonesia yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan republik Indonesia, Ulama, Kyai, Ustadz, Guru, Dosen, Pemuda dan masyarakat secara umum harus bekerjasama, bahu membahu dalam rangka menyadarkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar agar jangan sampai terpengaruh oleh paham radikalisme seperti paham yang dibawa oleh kelompok ISIS.

Bagi mereka yang pernah terpapar radikalisme kelompok ISIS Pemerintah juga harus tetap konsen malalui  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan upaya-upaya nyata agar mereka yang pernah terpapar paham radikalisme ISIS maupun paham radikalisme yang lainnya disadarkan akan mentingnya kembali hidup damai, bersatu, toleran, berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.