Artikel

People Power, Debat dan Dialog

Oleh: Harry F. Darmawan

ISU akan adanya people power semakin kencang berhembus seiring makin dekatnya penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU yang dijadwalkan pada 23 Mei mendatang.

Apakah wacana itu benar-benar akan terjadi? Benarkah people power merupakan bagian dari tradisi demokrasi?

People power dalam demokrasi tidak diberi ruang sedikit pun, karena secara teoritis dan kesejarahan, wacana ini memiliki unsur ancaman, baik secara psikologi maupun politis. People power juga mempunyai kecenderungan provokatif, emosional, brutalisme, dan kekerasan. Implikasi jauhnya ‘perang sipil’, yakni bentrok fisik antara dua kubu.

Kegaduhan sosial ini merusak sendi-sendi keadaban. Masyarakat yang sejatinya menjadi laboratorium sosial tempat berseminya nilai-nilai kebajikan, kerukunan, gotong royong, lambat laun mengalami defisit dan mulai berubah menjadi arena tanding untuk saling menjegal.

Ditambah lagi kehadiran figur publik yang tak lagi mencerminkan laku keteladanan dan kesantunan dalam setiap ucapan dan tindakannnya. Tak sedikit dari mereka yang sibuk melayani kepentingan segelintir pihak yang dibela mati-matian dengan menghalalkan berbagai cara.

Bahkan, dalam psiko-sosial yang paling sadis, masyarakat digiring menjadi martir perlawanan terhadap siapa pun yang dianggap menyimpang dari sikap pembenaran yang diinginkan dalam Pemilu. Dampaknya, masyarakat semakin terbelah dalam berbagai kubu yang tak jelas juntrungnya.

Dalam kondisi sosial yang semakin mengalami kemunduran, emosi masyarakat diaduk dengan provokasi nirkeadaban dan diseret ke ruang imajinasi kolektif yang disertai sikap pembenaran sepihak terhadap sosok yang dibela.

Bahkan, untuk menguatkan pembelaan terhadap dukungannya dan perlawanan terhadap berbagai pihak yang dianggap menyimpang dari apa yang diyakini benar, banyak figur publik membangun narasi jihad terhadap sesuatu yang bersifat pejoratif dan delutif.

Segenap figur publik yang begitu militan itu berencana menggelar demonstrasi bertajuk people power untuk mendesak KPU membatalkan pengumuman hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg apabila tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Berbagai flyer bernada jihad dan teologi menakutkan diedarkan ke berbagai kanal media sosial untuk menyatakan bahwa acara tersebut serupa perang badar melawan kecurangan.

Ini merupakan indikasi betapa post-truth begitu rapi dikanalisasi ke dalam beragam bentuk penyikapan. Patut disadari bahwa post-truth ialah potret psikologis sekelompok orang yang cenderung menggiring kebenaran dengan selera yang diinginkan, meskipun hal itu tidak mencerminkan sebuah kebenaran yang sesungguhnya.

DIALOG MARWAH DEMOKRASI

Dalam proses kesejatian demokrasi, debat di ruang publik dan ruang intelektual lebih dianggap sebagai fondasi dalam bangunan demokrasi.

Daripada menggunakan people power untuk melakukan perubahan, ada baiknya menggunakan cara-cara dialog yang jauh lebih demokratis. Di Barat, ide ini sering kali disatukan dengan tradisi debat. Namun secara konseptual, debat dan dialog memiliki perbedaan yang signifikan.

Debat saling mengasi dan menghancurkan, sedangkan dialog saling menghargai dan menampilkan solusi kebersamaan. Debat ialah awal dari people power, sedangkan dialog ialah proses demokrasi yang memang kompleks, panjang penuh kesabaran, dan melelahkan.

Dialog memberi ruang bagi setiap pihak untuk mengungkapkan harapannya, dengan tetap memikirkan harapan orang lain, bukan menegasikannya dan membuatnya terus bersalah seumur hidup.

POLISI FASILITASI DIALOG

Kepolisian sebagai korps pemegang mandat keamanan dan ketertiban umum harus bisa memfasilitasi dialog ini. Di Kaltim, Polda Kaltim rupanya telah melakukan hal tersebut. Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Priyo Widyanto kerap membuka diskusi dan menjalin sinergi dengan tokoh-tokoh komponen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol. Priyo Widyanto (tiga dari kiri) saat berdialog dengan tokoh agama guna menciptakan Pemilu damai.

Langkah-langkah strategis seperti ini harus ditunjang dengan inisiatif untuk terjun langsung berdiskusi dengan masyarakat umum. Para Bhabinkamtibmas harus aktif membuka ruang berdialog dengan warganya.

Jika perlu, bentuk satgas khusus untuk memfasilitasi dialog ini. Rutinkan agenda dialog lintas agama, suku dan budaya dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Imbau masyarakat untuk ambil bagian dalam dialog tersebut.

Belajar dari cara-cara rembuk di kampung yang masih lugu, guyub, dan saling memikirkan, saya yakin demokrasi kita akan menuju masa depan yang cemerlang. Walaupun melelahkan dan tentunya tetap diwarnai tragedi dan ketidakadilan. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *