Memelihara Semangat Revolusi Mental Polri
Oleh: Harry F. Darmawan
Sejak era kepemimpinan Jenderal Pol. Tito Karnavian hingga kini di masa awal kepemimpinan Jenderal Pol. Idham Azis, revolusi mental merupakan salah satu topik utama yang diusung kepolisian dalam rangka mewujudkan Polri Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya).
Kedua nama tersebut paham betul bahwa untuk menjadikan Polri sebagai korps yang Promoter, hal utama yang wajib dibenahi adalah internalnya, yakni dengan merevolusi mental seluruh personel.
Agenda pembinaan personel ini diusung guna menghilangkan polisi bermental korup, tidak disiplin, menyalahgunakan wewenang, dan tidak profesional, seperti yang dulu pernah terbentuk stigmanya di masyarakat.
Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam revolusi mental Polri ini. Kasus-kasus seperti nembak SIM, daftar polisi yang dibantu “orang dalam”, membeking kepentingan tertentu di luar kepentingan negara dan masih banyak lagi, harus segera diberangus.
Dengan merevolusi mental seluruh personel, dampak positif yang muncul akan terasa sampai ke masyarakat. Karena Polri juga merupakan instansi garda terdepan dalam perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Secara Nasional, revolusi mental ini berimbas pada peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri berdasarkan hasil survei Markplus, Inc. Bahkan Polri disebut-sebut masuk dalam jajaran tiga besar instansi paling dipercaya di Indonesia.
Lalu, bagaimana dengan di daerah? Apakah semangat revolusi mental yang digemborkan oleh Mabes Polri, sampai ke tingkat daerah. Berdasarkan data yang saya dapat dari berbagai sumber, jawabannya adalah iya — khususnya di wilayah Kaltim.
POLDA KALTIM TUAI SUKSES
Pembinaan di internal Polda Kaltim sebagai penanggung jawab penegakkan hukum di wilayah Kaltim dimulai sejak dini. Yaitu mulai dari proses rekrutmen Akpol, Bintara, dan Tamtama melalui Pantitia Daerah (Panda) Kaltim.
Program Rekrutmen BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang diusung Polda Kaltim dinilai berhasil menciptakan calon siswa Polri yang siap menjadi anggota yang bernafaskan Promoter.
Dalam prosesnya, Polda Kaltim tak hanya memegang teguh komitmen transparansi setiap personel yang bertugas, tetapi juga membentuk lembaga pengawas dari pihak eksternal untuk ikut memantau langsung jalannya proses rekrutmen hingga sidang akhir kelulusan.
Selain itu, agenda pembinaan personel juga dituangkan Polda Kaltim ke dalam berbagai agenda, seperti pembinaan rohani dan mental yang dilaksanakan setiap hari Selasa, penegakkan ketertiban dan kedisiplinan bagi seluruh anggota, sampai tes urine seluruh personel secara periodik.
Langkah-langkah yang telah ditempuh Polda Kaltim ini pun membuahkan hasil. Jumlah pelanggaran yang dilakukan personel Polda Kaltim sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Dari data yang dirilis Polda Kaltim, jumlah pelanggaran anggota pada tahun 2019 sebanyak 155 kasus, yang terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan tindak pidana. Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 208 kasus.
Pelanggaran kode etik terbanyak di tahun 2019 berupa disersi sebanyak 9 kasus. Sedangkan pelanggaran disiplin terbanyak berupa tidak menaati peraturan perundang-undangan sebanyak 22 kasus. Dan pelanggaran berupa tindak pidana terbanyak adalah penyalahgunaan narkoba sebanyak 2 kasus.
Menurunnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polda Kaltim merupakan sinyal bahwa program pembinaan yang mereka lakukan menuai sukses. Meski belum menghilangkan angka pelanggaran.
Ke depan, dengan ditingkatkannya intensitas dan terobosan baru dalam pembinaan personel, bukan tidak mungkin angka pelanggaran oleh Polda Kaltim menjadi 0.
***
Menjelang akhir tahun 2019 ini, kita sebagai warga negara bisa ikut ambil bagian dalam pengawasan kinerja dan pemeliharaan semangat revolusi mental di internal Polri.
Dengan begitu, diharapkan pada tahun 2020 hingga seterusnya, Polri menjadi instansi dengan kepercayaan masyarakat tertinggi berkat kinerja optimal, pelayanan maksimal dan hal-hal positif lainnya. [*]
